Pendirian badan usaha dan perizinanCompany set-up and licensing

Bisnis baru yang sudah memiliki model dan rencana keuangan perlu wadah hukum yang tepat sebelum menandatangani sewa, merekrut karyawan, atau membuka rekening usaha. Jasa pendirian badan usaha membantu Anda memilih bentuk usaha yang sesuai, menyiapkan dokumen pendirian, dan mengurus perizinan berusaha sampai usaha siap beroperasi secara legal.

Dalam konteks membangun bisnis dari nol, pendirian badan usaha bukan sekadar formalitas. Pilihan bentuk usaha memengaruhi tanggung jawab pribadi pemilik, cara masuknya mitra, kewajiban pajak, dan kemudahan mendapatkan pembiayaan di kemudian hari.

Memilih Bentuk Badan Usaha

Perseroan Terbatas (PT)

PT diatur dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah melalui UU 6/2023 tentang Cipta Kerja. PT adalah badan hukum dengan harta yang terpisah dari harta pemegang saham, sehingga tanggung jawab pemegang saham pada prinsipnya terbatas pada saham yang dimiliki. Bentuk ini cocok bagi usaha yang akan melibatkan beberapa investor, mencari pembiayaan, atau bekerja sama dengan perusahaan besar.

PT Perorangan

Sejak berlakunya ketentuan Cipta Kerja, usaha mikro dan kecil dapat mendirikan PT oleh satu orang melalui pernyataan pendirian secara elektronik. Pilihan ini memudahkan pelaku usaha kecil memiliki badan hukum, dengan batasan dan persyaratan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Persekutuan Komanditer (CV) dan firma

CV dan firma adalah badan usaha yang bukan badan hukum. Pendiriannya relatif sederhana, tetapi sekutu yang mengurus usaha dapat menanggung kewajiban sampai harta pribadi. Bentuk ini masih dipakai untuk usaha keluarga atau usaha dengan skala tertentu.

Usaha dengan modal asing

Bila ada investor asing, badan usaha umumnya harus berbentuk PT penanaman modal asing dengan persyaratan modal dan bidang usaha tertentu. Hal ini perlu diperiksa sejak awal karena memengaruhi struktur kepemilikan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha di Indonesia dilakukan melalui sistem OSS berbasis risiko. Ketentuan terbarunya diatur dalam PP 28/2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Setiap kegiatan usaha diklasifikasikan menurut KBLI dan tingkat risikonya. Usaha berisiko rendah cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan usaha dengan risiko lebih tinggi memerlukan sertifikat standar atau izin tambahan sesuai sektornya.

Selain izin usaha, bisnis yang memiliki tempat fisik perlu memperhatikan kesesuaian tata ruang dan persetujuan bangunan, yang sering berkaitan dengan pencarian lokasi.

Alur Jasa Pendirian Badan Usaha dan Perizinan

1. Konsultasi struktur. Menentukan bentuk badan usaha, komposisi pemilik, besaran modal, dan susunan pengurus.
2. Pemeriksaan dan pemesanan nama. Memastikan nama tersedia dan sesuai ketentuan.
3. Pemetaan KBLI. Memilih kode kegiatan usaha yang sesuai rencana bisnis, termasuk kegiatan yang mungkin ditambahkan nanti.
4. Penyusunan akta pendirian. Melalui notaris untuk PT dan CV, lalu pengesahan atau pendaftaran ke Kementerian Hukum.
5. Pendaftaran NPWP badan dan administrasi perpajakan awal.
6. Penerbitan NIB di OSS beserta sertifikat standar atau izin yang diperlukan.
7. Izin pendukung. Misalnya izin sektor, sertifikasi produk, atau pendaftaran ketenagakerjaan sesuai kegiatan usaha.

Dokumen yang Biasanya Disiapkan

• Identitas para pendiri dan pengurus, seperti KTP dan NPWP.
• Usulan nama badan usaha dan cadangannya.
• Alamat kedudukan usaha beserta bukti penggunaan tempat.
• Rincian modal dan pembagian kepemilikan.
• Uraian kegiatan usaha yang akan dijalankan.

Biaya resmi negara (PNBP) dan biaya notaris dibayar terpisah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesalahan Umum dalam Pendirian Usaha

• Memilih KBLI terlalu sempit sehingga perlu perubahan akta saat usaha berkembang.
• Komposisi saham ditentukan tanpa memikirkan masuknya investor atau mitra di masa depan.
• Alamat usaha tidak sesuai peruntukan tata ruang.
• Menganggap NIB sudah cukup, padahal kegiatan usaha memerlukan izin sektor tambahan.
• Tidak menyusun kesepakatan antar pendiri di luar anggaran dasar.

Kesepakatan Antar Pendiri

Anggaran dasar mengatur hal-hal pokok, tetapi banyak persoalan antar pendiri tidak tercakup di dalamnya. Perjanjian pemegang saham atau kesepakatan pendiri dapat mengatur pembagian peran, mekanisme bila salah satu pendiri keluar, hak beli saham terlebih dahulu, dan cara mengambil keputusan penting. Menyusunnya di awal, ketika hubungan masih baik, jauh lebih mudah daripada saat sudah terjadi perbedaan pendapat.

Waktu dan Faktor Biaya

Pendirian badan usaha dengan dokumen lengkap dapat berjalan relatif cepat, sedangkan perizinan sektor bergantung pada tingkat risiko dan instansi terkait. Biaya jasa dipengaruhi bentuk badan usaha, jumlah KBLI, kebutuhan izin sektor, dan apakah ada unsur modal asing.

Bila Anda sedang membangun bisnis baru dan ingin wadah hukumnya disiapkan dengan benar sejak awal, tim ALLMAR Law & Investment (bagian Investasi) dapat membantu memilih bentuk usaha, menyiapkan dokumen, dan mendampingi pengurusan perizinannya.