
Due Diligence & Valuasi
Legal due diligence bersama ALLMAR LawLegal due diligence with ALLMAR Law
← Semua layanan ALLMAR InvestmentAll ALLMAR Investment services
Jawaban singkatShort answer
Legal due diligence bersama ALLMAR Law adalah layanan ALLMAR Investment.Legal due diligence with ALLMAR Law is a service by ALLMAR Investment.
Sebelum membeli saham, menyuntikkan modal, atau mengambil alih aset sebuah perusahaan, Anda perlu tahu apa yang sebenarnya Anda beli. Laporan keuangan yang bagus belum tentu mencerminkan perusahaan yang sehat secara hukum. Jasa legal due diligence memeriksa dokumen dan fakta hukum perusahaan target secara sistematis, sehingga risiko tersembunyi bisa diketahui sebelum Anda terikat.
Di ALLMAR, pemeriksaan ini dilakukan oleh bagian Investasi bersama tim ALLMAR Law, sehingga temuan hukum langsung diterjemahkan menjadi pertimbangan bisnis: apakah transaksi layak dilanjutkan, perlu syarat tambahan, atau perlu struktur berbeda.
Apa yang diperiksa dalam legal due diligence
Legal due diligence, atau uji tuntas hukum, tidak sekadar mengecek akta pendirian. Ruang lingkupnya disesuaikan dengan jenis transaksi, tetapi biasanya mencakup:
- Korporasi: akta pendirian dan seluruh perubahan anggaran dasar, persetujuan dan pemberitahuan dari Kementerian Hukum, daftar pemegang saham, riwayat pengalihan saham, serta kesesuaian susunan direksi dan komisaris.
- Perizinan: NIB, izin usaha dan sertifikat standar sesuai tingkat risiko kegiatan usaha, serta izin teknis sektor. Kesesuaian KBLI dengan kegiatan nyata juga dicek.
- Aset: sertifikat tanah dan bangunan, persetujuan bangunan gedung, kendaraan, serta hak kekayaan intelektual seperti merek.
- Kontrak penting: perjanjian dengan pelanggan dan pemasok utama, sewa, pinjaman, serta klausul perubahan pengendalian yang dapat terpicu oleh transaksi.
- Ketenagakerjaan: peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, status kontrak karyawan, BPJS, dan potensi perselisihan.
- Perkara dan sengketa: gugatan di pengadilan, arbitrase, somasi, dan pemeriksaan oleh instansi.
- Jaminan dan beban: hak tanggungan, fidusia, gadai saham, atau jaminan perusahaan untuk utang pihak lain.
- Kepatuhan khusus: misalnya pelindungan data pribadi bila usaha mengelola data pelanggan dalam jumlah besar.
Alur kerja legal due diligence
- Penetapan ruang lingkup dan ambang materialitas. Tidak semua kontrak perlu dibaca. Bersama Anda, ditetapkan batas nilai atau jenis dokumen yang dianggap material.
- Daftar permintaan dokumen. Perusahaan target menerima daftar dokumen yang perlu diunggah ke ruang data.
- Penelaahan dokumen. Tim memeriksa setiap dokumen dan mencatat kekurangan, ketidaksesuaian, dan risiko.
- Verifikasi independen. Data diperiksa ulang melalui sumber publik yang tersedia, misalnya profil perusahaan di sistem administrasi hukum, penelusuran perkara, dan data perizinan.
- Sesi tanya jawab dengan manajemen. Pertanyaan lanjutan diajukan untuk menutup celah informasi.
- Laporan. Temuan disusun berdasarkan tingkat risiko, disertai rekomendasi tindak lanjut.
Bagaimana temuan dipakai dalam transaksi
Temuan legal due diligence jarang langsung menggagalkan transaksi. Lebih sering, temuan itu dipakai untuk mengatur ulang syarat. Contohnya:
- Syarat pendahuluan: penjual wajib membereskan izin yang belum lengkap sebelum closing.
- Ganti rugi khusus: untuk sengketa yang sedang berjalan, penjual menanggung akibatnya.
- Penyesuaian harga: bila ada kewajiban yang belum tercatat.
- Perubahan struktur: misalnya membeli aset saja, bukan saham, bila riwayat badan hukumnya bermasalah.
Bentuk laporan yang Anda terima
Laporan yang praktis biasanya dibuka dengan ringkasan eksekutif berisi temuan merah, kuning, dan hijau. Setiap temuan dilengkapi dasar dokumennya, dampaknya bagi transaksi, dan usulan penanganannya. Lampiran rinci tersedia bagi tim hukum yang akan menyusun perjanjian.
Kesalahan umum saat melakukan legal due diligence
- Hanya memeriksa dokumen yang diberikan tanpa verifikasi ke sumber lain.
- Ruang lingkup terlalu luas sehingga waktu habis untuk hal yang tidak material.
- Laporan terlalu tebal tanpa ringkasan risiko yang bisa dipakai pengambil keputusan.
- Tidak menghubungkan temuan hukum dengan temuan keuangan dan operasional.
Dokumen yang perlu disiapkan perusahaan target
Bila Anda adalah pihak yang akan diperiksa, persiapan dokumen sejak awal mempercepat proses. Kumpulkan akta dan SK, dokumen perizinan, sertifikat aset, kontrak aktif, daftar karyawan, bukti kepesertaan BPJS, serta daftar perkara. Dokumen yang hilang lebih baik diakui sejak awal daripada ditemukan pemeriksa.
Berapa lama dan apa yang memengaruhi biaya
Lama pemeriksaan bergantung pada ukuran perusahaan, jumlah anak perusahaan, jumlah aset dan kontrak, serta kecepatan perusahaan target menyediakan dokumen. Biaya jasa dipengaruhi oleh luas ruang lingkup, kedalaman pemeriksaan, kebutuhan laporan dalam bahasa Inggris, dan tenggat transaksi.
Tips memilih penyedia jasa legal due diligence
Pilih tim yang terbiasa bekerja dalam konteks transaksi, sehingga laporannya fokus pada keputusan yang harus Anda ambil. Tanyakan contoh struktur laporan, cara mereka mengukur tingkat risiko, dan bagaimana koordinasinya dengan pemeriksa keuangan.
Tim ALLMAR Law & Investment bagian Investasi, bersama ALLMAR Law, dapat membantu merancang ruang lingkup, menjalankan pemeriksaan, dan menerjemahkan temuan hukum menjadi langkah konkret dalam negosiasi transaksi Anda.
Legal due diligence in Indonesia is the review that tells you whether a company is what it says it is, legally speaking. Before you buy shares, invest capital or enter a joint venture, you need to know who really owns the company, whether its licences match its activities, and what liabilities sit inside it. In Indonesia, where records are spread across several registries and systems, that review needs local knowledge.
Why legal due diligence in Indonesia needs a local approach
Many foreign investors are used to a single company register that shows almost everything. In Indonesia, the picture comes from several sources: notarial deeds, the Ministry of Law's legal entity administration system (AHU), the OSS licensing system, land offices, courts and the company's own files. Information can differ between them, and those differences are often where risk lies.
For that reason, the investment team at ALLMAR works together with ALLMAR Law on these reviews, combining deal context with legal analysis.
What the review covers
- Corporate documents. Deed of establishment, every amendment, ministry approvals and notifications, and whether the shareholder register matches the AHU records.
- Share ownership. Whether shares are fully paid, pledged, or held under nominee arrangements, which are prohibited for investment purposes under Law No. 25 of 2007.
- Licensing. NIB, KBLI codes, and sector licences checked against actual activities, under the risk-based licensing framework in Government Regulation No. 28 of 2025.
- Foreign ownership. Whether the business lines allow the investor's intended shareholding.
- Land and property. Title type, holder, encumbrances, building approvals and spatial compliance.
- Material contracts. Change-of-control clauses, exclusivity, termination rights and onerous terms.
- Employment. Contract types, company regulations, foreign worker permits and social security registration.
- Disputes and claims. Litigation, arbitration, bankruptcy or PKPU petitions and government sanctions.
- Data protection and IP. Trademark registrations and handling of personal data under Law No. 27 of 2022.
How the process works
- Scoping. We agree on the depth of review, materiality thresholds and the issues most relevant to your transaction.
- Document request. A tailored request list goes to the target company, usually through a virtual data room.
- Independent checks. Where possible, we verify information against public registries and official systems rather than relying only on copies provided.
- Management questions. Gaps and inconsistencies are raised in written questions and interviews.
- Reporting. You receive a report in English that ranks findings by severity and suggests how each can be handled in the transaction documents.
Typical findings in Indonesian companies
- Amendments to the articles that were signed before a notary but never approved or notified to the ministry.
- KBLI codes that do not cover all the activities the company actually carries out.
- Land used by the business but registered in a founder's personal name.
- Employees on fixed-term contracts that do not meet legal requirements.
- Unpaid capital or undocumented shareholder loans.
Turning findings into protection
A finding does not automatically end a deal. It may lead to a price adjustment, a specific indemnity, a condition that must be fixed before closing, or a restructuring of the transaction. The value of due diligence lies in knowing the issue early enough to negotiate around it.
Timing and cost factors
A focused review can take a few weeks; larger groups take longer. The scope, the number of entities and properties, the condition of the target's records, the speed of its responses and the need for translation all affect time and cost.
Preparing for the review
If you are the seller, organising deeds, licences and contracts in advance shortens the process and reduces the number of questions. If you are the buyer, being clear about your priorities lets the review focus on what could actually change your decision.
Getting started
Sound legal due diligence turns uncertainty into specific, manageable points. ALLMAR Law & Investment, through its investment practice at investment.allmar.co.id and together with ALLMAR Law, can help you scope the review, run it and use its findings in your negotiation.
Pertanyaan umumFAQ
Apa itu legal due diligence?
Legal due diligence adalah pemeriksaan sistematis atas aspek hukum perusahaan target, seperti korporasi, izin, aset, kontrak, ketenagakerjaan, dan perkara, sebelum transaksi dilakukan.
Apa bedanya legal due diligence dan legal audit?
Keduanya memeriksa kepatuhan hukum, tetapi legal due diligence dilakukan untuk kepentingan transaksi tertentu, sedangkan legal audit umumnya untuk kepentingan internal perusahaan.
Siapa yang biasanya membayar legal due diligence?
Umumnya calon pembeli atau investor yang menunjuk pemeriksa, karena laporannya untuk kepentingan mereka. Penjual kadang menyiapkan vendor due diligence sendiri untuk mempercepat proses.
Apakah legal due diligence bisa dilakukan untuk PT kecil?
Bisa. Ruang lingkupnya disesuaikan sehingga tetap proporsional dengan nilai dan risiko transaksi.
