
Kemitraan & Joint Venture
Struktur joint venture dan pembagian sahamJV structuring and equity split
← Semua layanan ALLMAR InvestmentAll ALLMAR Investment services
Jawaban singkatShort answer
Struktur joint venture dan pembagian saham adalah layanan ALLMAR Investment.JV structuring and equity split is a service by ALLMAR Investment.
Dua pihak sepakat bekerja sama. Pertanyaan berikutnya selalu sama: dalam bentuk apa, siapa memegang berapa persen saham, dan siapa yang memutuskan apa? Jasa struktur joint venture membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara sistematis sebelum dokumen hukum disusun, sehingga pembagian saham mencerminkan kontribusi nyata dan kendali usaha jelas sejak hari pertama.
Pilihan bentuk joint venture
Joint venture tidak selalu berarti mendirikan perusahaan baru. Ada beberapa bentuk yang umum dipakai, masing-masing dengan kelebihan dan konsekuensinya.
Perusahaan patungan baru
Kedua pihak mendirikan perseroan terbatas baru dan menjadi pemegang sahamnya. Bila salah satu pihak asing, perusahaan itu berbentuk PT penanaman modal asing dan tunduk pada ketentuan bidang usaha serta persyaratan modal untuk PMA. Bentuk ini memisahkan risiko dari usaha induk masing-masing.
Masuk ke perusahaan yang sudah ada
Mitra baru mengambil saham baru atau membeli saham lama di perusahaan yang sudah beroperasi. Cara ini memanfaatkan izin dan operasional yang sudah ada, tetapi memerlukan due diligence atas riwayat perusahaan.
Kerja sama kontraktual tanpa badan usaha baru
Pada proyek tertentu, kedua pihak cukup bekerja sama berdasarkan perjanjian, misalnya kerja sama operasi. Bentuk ini lebih ringan, tetapi pembagian tanggung jawab kepada pihak ketiga perlu diatur dengan sangat cermat.
Menentukan pembagian saham
Pembagian saham yang adil berangkat dari nilai kontribusi masing-masing pihak, bukan dari tawar-menawar semata. Kontribusi bisa berupa:
- Uang tunai sebagai setoran modal.
- Barang atau aset seperti tanah, bangunan, atau mesin. Penyetoran modal dalam bentuk selain uang perlu dinilai, dan untuk perseroan mengikuti ketentuan UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Hak kekayaan intelektual seperti merek, paten, atau formula, yang bisa disetorkan atau dilisensikan.
- Jaringan, izin, dan pengetahuan pasar yang sulit dinilai dengan uang. Kontribusi semacam ini sering lebih tepat dihargai melalui imbalan jasa atau perjanjian terpisah daripada saham.
Hal yang juga perlu diperhitungkan adalah kebutuhan modal di masa depan. Siapa yang wajib menambah modal bila usaha memerlukan dana tambahan, dan apa akibatnya bila satu pihak tidak mampu menyetor?
Kendali tidak selalu mengikuti persentase saham
Pemegang saham mayoritas umumnya mengendalikan keputusan biasa di RUPS. Namun mitra minoritas bisa mendapat perlindungan melalui beberapa mekanisme:
- Hak menunjuk anggota direksi atau komisaris.
- Daftar keputusan penting yang memerlukan persetujuan semua pihak, seperti perubahan anggaran dasar, pinjaman besar, atau penjualan aset utama.
- Kuorum dan ketentuan suara khusus dalam anggaran dasar, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.
- Hak atas informasi dan laporan keuangan berkala.
Pembagian lima puluh banding lima puluh terlihat adil, tetapi berisiko menimbulkan kebuntuan. Bila pilihan ini diambil, mekanisme penyelesaian kebuntuan harus disiapkan sejak awal.
Alur kerja jasa struktur joint venture
- Pemetaan tujuan dan kontribusi masing-masing pihak.
- Pemeriksaan ketentuan bidang usaha, termasuk batas kepemilikan asing dan persyaratan perizinan.
- Penyusunan beberapa alternatif struktur beserta konsekuensi hukum, pajak, dan operasionalnya.
- Diskusi dan negosiasi dengan mitra untuk memilih struktur.
- Penuangan hasilnya dalam term sheet, lalu perjanjian pemegang saham dan anggaran dasar.
Dokumen yang dihasilkan dari tahap ini
Keluaran tahap penataan struktur biasanya berupa memo perbandingan alternatif, bagan kepemilikan, ringkasan kontribusi dan nilainya, serta term sheet yang memuat pembagian saham, komposisi pengurus, dan daftar keputusan yang memerlukan persetujuan bersama. Dokumen ini menjadi pegangan tim hukum saat menyusun perjanjian.
Kesalahan umum dalam merancang joint venture
- Menetapkan persentase saham sebelum menilai kontribusi.
- Menjanjikan saham sebagai imbalan jasa tanpa mekanisme yang jelas.
- Mengabaikan batas kepemilikan asing lalu mencari jalan pintas yang melanggar hukum.
- Tidak memikirkan cara keluar dan pembagian aset bila kerja sama berakhir.
Berapa lama dan faktor biaya
Penataan struktur bisa selesai dalam beberapa minggu bila kedua pihak sudah sepakat soal pokoknya, dan lebih lama bila melibatkan penilaian aset, pihak asing, atau izin khusus. Biaya jasa dipengaruhi jumlah pihak, jenis kontribusi, kebutuhan penilaian independen, dan apakah layanan dilanjutkan sampai pendirian badan usaha. Biaya notaris dan biaya resmi negara dibayar terpisah sesuai ketentuan.
Tips memilih penyedia jasa
Struktur joint venture menyentuh bisnis, hukum, dan pajak sekaligus. Pilih penyedia yang mampu menjelaskan konsekuensi setiap alternatif dengan bahasa sederhana dan bekerja sama dengan ahli hukum serta pajak bila diperlukan.
Tim ALLMAR Law & Investment bagian Investasi dapat membantu Anda menilai kontribusi, merancang pilihan struktur dan pembagian saham, serta mendampingi pembahasan dengan calon mitra hingga kesepakatan siap dituangkan dalam dokumen.
A joint venture in Indonesia brings together partners who each have something the other lacks, often foreign capital and technology on one side and local market access, land or licences on the other. The way the venture is structured, and how equity is split, decides who controls it, how profits flow and what happens when the partners disagree.
Choosing the structure for a joint venture in Indonesia
Incorporated joint venture (PT PMA)
The most common route is a new limited liability company with foreign and Indonesian shareholders. Under Law No. 25 of 2007 on Investment, foreign direct investment must take the form of a PT, so a foreign partner holding shares will typically form a PT PMA. The company is governed by Law No. 40 of 2007 and its articles of association.
Contractual joint venture
Partners can also cooperate by contract without a new company, for example through a joint operation (KSO) for a specific project. This suits defined, time-limited projects but does not create a separate legal entity.
Acquisition of shares in an existing company
A foreign partner may buy into an existing Indonesian company, which then becomes a PT PMA. This is faster if licences and operations are already in place but requires due diligence on the existing business.
Deciding the equity split
The split should reflect what each partner contributes and the control each needs, within legal limits.
- Foreign ownership caps. Check the Positive Investment List for your business lines first; the cap may set the maximum foreign share.
- Cash contributions are straightforward to value.
- In-kind contributions such as land, buildings or equipment generally need independent valuation and proper transfer of title to the company.
- Intangible contributions like know-how, brand or customer relationships are often better handled through licence or service agreements than as share capital.
- Minimum capital requirements for PT PMA set by the investment ministry must be met regardless of the split.
Control beyond the percentages
Equity percentages are only part of the picture. Indonesian company law sets quorum and voting thresholds for many decisions, and the articles and shareholders' agreement can add further protections.
- Which partner nominates the president director and finance director.
- Board and commissioner composition.
- Reserved matters requiring both partners' consent, such as new debt, budgets or related-party contracts.
- Different share classes where appropriate, for example with different voting or dividend rights.
How ALLMAR helps structure the venture
- Mapping each partner's goals, contributions and red lines.
- Confirming foreign ownership limits and licensing implications for the business lines.
- Comparing structures, including tax and repatriation considerations, with input from tax advisers where needed.
- Modelling the equity split, capital calls and dividend scenarios.
- Preparing a term sheet that captures structure, governance and exit principles.
- Coordinating with ALLMAR Law for incorporation, articles and the shareholders' agreement.
Common structuring mistakes
- Splitting equity 50:50 without a deadlock mechanism.
- Accepting land as a contribution while it remains registered in a partner's personal name.
- Ignoring future funding needs, so one partner is diluted unexpectedly.
- Relying on side agreements that contradict the articles of association.
Time and cost factors
Structuring and term sheet negotiation can take from a few weeks to a few months. Complexity, the number of partners, in-kind contributions, valuation needs and cross-border tax considerations drive both time and cost.
Planning for change from the start
Joint ventures evolve. One partner may want to exit, a new investor may join, or the business may need far more capital than expected. Structures that anticipate these events, through pre-agreed valuation methods, transfer rights and funding rules, adapt far more smoothly than those that assume the original arrangement will last forever.
Building a venture that lasts
A clear structure agreed early prevents most of the disputes that end joint ventures. ALLMAR Law & Investment, through its investment practice at investment.allmar.co.id, can help you design the structure and equity split before formal documents are drafted.
Pertanyaan umumFAQ
Apa itu joint venture?
Joint venture adalah kerja sama dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama, baik melalui perusahaan patungan baru, masuk ke perusahaan yang sudah ada, maupun perjanjian kerja sama tanpa badan usaha baru.
Bagaimana cara menentukan pembagian saham joint venture?
Mulailah dari nilai kontribusi masing-masing pihak, seperti uang, aset, atau hak kekayaan intelektual, lalu pertimbangkan kebutuhan modal di masa depan dan pembagian kendali.
Apakah pembagian saham 50:50 dianjurkan?
Bisa saja, tetapi berisiko menimbulkan kebuntuan keputusan. Bila dipilih, siapkan mekanisme penyelesaian kebuntuan dalam perjanjian pemegang saham.
Apakah joint venture dengan pihak asing harus berbentuk PT PMA?
Bila perusahaan patungan didirikan di Indonesia dengan modal asing, umumnya berbentuk PT PMA dan wajib mengikuti ketentuan bidang usaha serta persyaratan penanaman modal asing.
