Kemitraan & Joint Venture

Perjanjian pemegang sahamShareholders' agreement

← Semua layanan ALLMAR Law & InvestmentAll ALLMAR Law & Investment services

Jawaban singkatShort answer

Perjanjian pemegang saham adalah layanan ALLMAR Law & Investment.Shareholders' agreement is a service by ALLMAR Law & Investment.

Anggaran dasar mengatur perusahaan. Perjanjian pemegang saham mengatur hubungan di antara para pemiliknya. Ketika dua orang sahabat mendirikan PT, investor masuk ke perusahaan rintisan, atau mitra asing bergabung dalam joint venture, perjanjian inilah yang menentukan apa yang terjadi bila pendapat berbeda. Jasa pembuatan perjanjian pemegang saham membantu Anda menuangkan kesepakatan itu dengan jelas, seimbang, dan selaras dengan hukum perseroan.

Mengapa anggaran dasar saja tidak cukup

Anggaran dasar PT disahkan atau diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan isinya mengikuti kerangka UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Ruangnya terbatas dan bersifat umum. Banyak hal penting, seperti kewajiban menambah modal, hak menunjuk direksi, larangan bersaing, atau cara keluar dari perusahaan, lebih leluasa diatur dalam perjanjian pemegang saham.

Perjanjian ini mengikat para pihak yang menandatanganinya berdasarkan hukum perjanjian. Karena itu, ketentuan penting sebaiknya juga dicerminkan dalam anggaran dasar sejauh dimungkinkan, agar keduanya tidak saling bertentangan.

Siapa yang membutuhkan perjanjian pemegang saham

  • Para pendiri PT yang memiliki porsi saham dan peran berbeda.
  • Perusahaan yang menerima investor baru, baik perorangan maupun dana investasi.
  • Joint venture antara perusahaan lokal dan asing.
  • Usaha keluarga yang sahamnya dimiliki beberapa anggota keluarga.
  • Pemegang saham minoritas yang membutuhkan perlindungan atas haknya.

Isi perjanjian pemegang saham yang penting

Tata kelola dan pengambilan keputusan

Hak masing-masing pihak menunjuk direksi dan komisaris, daftar keputusan penting yang memerlukan persetujuan khusus, serta tata cara rapat dan pemberian informasi.

Pendanaan dan setoran modal

Kewajiban menyetor modal awal, mekanisme penambahan modal, dan akibatnya bila ada pihak yang tidak menyetor, misalnya pengenceran porsi saham.

Pengalihan saham

  • Hak menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain sebelum dijual ke pihak luar. UU Perseroan Terbatas sendiri membuka kemungkinan anggaran dasar mengatur persyaratan ini.
  • Tag-along: hak minoritas ikut menjual dengan syarat yang sama bila mayoritas menjual.
  • Drag-along: hak mayoritas mengajak minoritas ikut menjual agar pembeli bisa membeli seluruh saham.
  • Masa tunggu sebelum pendiri boleh menjual sahamnya.

Dividen dan kebijakan keuangan

Kebijakan pembagian laba, cadangan, dan batas pinjaman perusahaan.

Kebuntuan, keluar, dan sengketa

Langkah bila para pihak tidak sepakat, opsi beli atau jual saham pada keadaan tertentu, serta forum penyelesaian sengketa, seperti pengadilan atau arbitrase.

Larangan bersaing dan kerahasiaan

Batasan bagi pemegang saham untuk menjalankan usaha sejenis dan kewajiban menjaga informasi perusahaan.

Contoh situasi yang sering terjadi

Bayangkan tiga pendiri dengan porsi saham berbeda. Satu pendiri ingin keluar setelah dua tahun karena pindah kota. Tanpa perjanjian, tidak jelas apakah ia boleh menjual sahamnya kepada orang luar, berapa harganya, dan apakah pendiri lain wajib membeli. Perselisihan kecil seperti ini bisa menghentikan operasional bila tidak diatur sejak awal.

Situasi lain adalah investor yang menyetor dana besar dengan porsi minoritas. Ia wajar meminta hak veto atas keputusan tertentu dan laporan keuangan berkala. Perjanjian pemegang saham adalah tempat menyeimbangkan permintaan tersebut dengan keleluasaan pendiri menjalankan usaha.

Alur jasa pembuatan perjanjian pemegang saham

  1. Diskusi kebutuhan dan pemetaan kepentingan setiap pemegang saham.
  2. Penyusunan term sheet atau ringkasan pokok kesepakatan.
  3. Penyusunan draf perjanjian dalam bahasa Indonesia, dan bila ada pihak asing, versi bahasa asing sesuai ketentuan penggunaan bahasa dalam perjanjian.
  4. Pembahasan dan revisi bersama para pihak.
  5. Penyelarasan dengan anggaran dasar, termasuk perubahan anggaran dasar melalui notaris bila diperlukan.
  6. Penandatanganan.

Kesalahan umum

  • Memakai contoh perjanjian dari internet yang tidak sesuai dengan hukum perseroan Indonesia.
  • Isi perjanjian bertentangan dengan anggaran dasar tanpa disadari.
  • Tidak mengatur cara menilai harga saham saat ada pemegang saham yang keluar.
  • Menunda pembuatan perjanjian sampai muncul perselisihan, padahal saat itu kesepakatan jauh lebih sulit dicapai.

Berapa lama dan faktor biaya

Perjanjian sederhana untuk dua pendiri bisa selesai relatif cepat, sedangkan perjanjian dengan investor institusi atau pihak asing memerlukan beberapa putaran negosiasi. Biaya dipengaruhi jumlah pihak, kompleksitas hak khusus, kebutuhan dwibahasa, dan apakah termasuk perubahan anggaran dasar. Biaya notaris dibayar terpisah.

Tips memilih penyedia jasa

Pilih penyedia yang memahami praktik transaksi sekaligus hukum perseroan, dan yang bersedia menjelaskan dampak setiap pasal bagi posisi Anda. Bila Anda pemegang saham minoritas, pastikan perjanjian benar-benar melindungi kepentingan Anda, bukan hanya mengikuti draf dari pihak mayoritas.

Tim ALLMAR Law & Investment bagian Investasi, bersama ALLMAR Law, dapat membantu menyusun dan menegosiasikan perjanjian pemegang saham yang sesuai dengan struktur kepemilikan dan rencana usaha Anda.

A shareholders agreement in Indonesia sets out how co-owners of a PT will run the company together, protect their investment and part ways if needed. It complements the articles of association, which are the public constitutional document of the company. For foreign investors in a PT PMA, the shareholders agreement is often where the most important protections are written.

How a shareholders agreement in Indonesia relates to the articles

Indonesian companies are governed by Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and by their articles of association, which are made as a notarial deed and recorded with the Ministry of Law. The shareholders agreement is a private contract between the shareholders.

If the two conflict, the articles and the law generally prevail in matters of corporate procedure. For that reason, key provisions such as share transfer restrictions and special approval thresholds should also be reflected in the articles wherever the law allows. A well-drafted agreement and well-aligned articles work as a pair.

Key clauses to negotiate

Governance and management

  • Nomination rights for directors and commissioners.
  • Reserved matters requiring unanimous or super-majority approval.
  • Information rights, including monthly management accounts and annual audited statements.

Funding

  • How additional capital will be raised and what happens if a shareholder does not contribute.
  • Shareholder loans and their terms.
  • Dividend policy.

Share transfers

  • Lock-up periods.
  • Right of first refusal or first offer.
  • Tag-along rights for minority shareholders and drag-along rights for majority shareholders.
  • Change-of-control provisions for corporate shareholders.

Deadlock and exit

  • Escalation steps before formal deadlock is declared.
  • Buy-sell mechanisms, put and call options.
  • Valuation method on exit.

Restrictive covenants and disputes

  • Non-compete and non-solicitation obligations, drafted to be reasonable.
  • Governing law, language and dispute resolution, often arbitration under Law No. 30 of 1999 or at an international institution.

Indonesian points foreign investors should know

  • Language. Under Law No. 24 of 2009, agreements involving Indonesian parties are generally made in Indonesian; bilingual agreements are the usual practice.
  • Nominee arrangements. Agreements under which shares are held on behalf of another person are prohibited for investment companies and can be declared void.
  • Corporate approvals. Some steps, like share transfers, still need a shareholders' resolution and notarial deed regardless of what the agreement says.
  • Enforcement. Options to buy shares are only as strong as the ability to complete the transfer; procedural steps should be planned in advance.

How ALLMAR supports you

  1. Reviewing your commercial goals and the risks specific to your partner and sector.
  2. Preparing or reviewing the term sheet so business terms are clear before drafting.
  3. Working with ALLMAR Law on the bilingual agreement and matching amendments to the articles.
  4. Supporting negotiations and explaining the practical effect of each clause.
  5. Helping you use the agreement afterwards, such as at shareholder meetings or on a transfer.

Common mistakes

  • Copying a template from another country without adapting it to Indonesian corporate procedure.
  • Leaving reserved matters too broad, which paralyses management, or too narrow, which leaves minorities exposed.
  • No clear valuation method for buyouts.
  • Forgetting to update the articles to reflect agreed transfer restrictions.

Time and cost factors

Drafting and negotiation typically take a few weeks. The number of shareholders, the complexity of funding and exit terms, translation needs and the speed of negotiation all affect time and cost.

Keeping the agreement alive

Shareholders agreements are often signed and then forgotten. Review it whenever a new shareholder joins, capital changes or management is replaced, and make sure directors know which decisions need shareholder consent.

Protecting your position

The agreement is most valuable when relationships are still good, because that is when fair terms can be agreed. ALLMAR Law & Investment, through its investment practice at investment.allmar.co.id, can help you prepare a shareholders agreement that fits both your deal and Indonesian corporate law.

Pertanyaan umumFAQ

Apakah perjanjian pemegang saham wajib dibuat?Is a shareholders agreement mandatory in Indonesia?

Tidak diwajibkan undang-undang, tetapi sangat dianjurkan bila pemegang saham lebih dari satu, terutama ketika ada investor atau mitra dengan peran berbeda.No, it is not required by law, but it is strongly advisable for companies with more than one shareholder, especially in joint ventures with foreign investors.

Apa bedanya perjanjian pemegang saham dengan anggaran dasar?What prevails if the shareholders agreement conflicts with the articles?

Anggaran dasar mengatur perusahaan dan berlaku umum, sedangkan perjanjian pemegang saham mengatur hubungan para pemegang saham yang menandatanganinya secara lebih rinci.The articles and company law generally govern corporate procedure, which is why key terms should be reflected in both documents.

Apa itu tag-along dan drag-along?Can the agreement be governed by foreign law?

Tag-along memberi minoritas hak ikut menjual bersama mayoritas dengan syarat yang sama, sedangkan drag-along memberi mayoritas hak mengajak minoritas ikut menjual kepada pembeli.Parties can often choose a foreign governing law, but Indonesian corporate law still applies to company matters such as share transfers and approvals.

Apakah perjanjian pemegang saham harus dibuat di notaris?What are tag-along and drag-along rights?

Tidak harus, perjanjian ini bisa dibuat di bawah tangan. Namun ketentuan yang perlu masuk ke anggaran dasar harus diubah melalui akta notaris.Tag-along lets minority shareholders join a sale on the same terms. Drag-along lets majority shareholders require minorities to sell when an agreed sale occurs.

Berlangganan info regulasi & tips usaha dari ALLMARSubscribe to ALLMAR regulation updates & business tips