Masuk Pasar Indonesia (Investor Asing)

Pendirian PT PMA atau kantor perwakilanPT PMA or representative office set-up

← Semua layanan ALLMAR Law & InvestmentAll ALLMAR Law & Investment services

Jawaban singkatShort answer

Pendirian PT PMA atau kantor perwakilan adalah layanan ALLMAR Law & Investment.PT PMA or representative office set-up is a service by ALLMAR Law & Investment.

Investor asing yang ingin hadir di Indonesia biasanya dihadapkan pada dua pilihan utama: mendirikan perseroan terbatas penanaman modal asing (PT PMA) atau membuka kantor perwakilan. Keduanya punya fungsi yang sangat berbeda. Jasa pendirian PT PMA membantu Anda memilih bentuk yang sesuai rencana usaha, menyiapkan dokumen dari luar negeri, dan mengurus pendirian sampai perusahaan siap beroperasi secara sah.

PT PMA atau kantor perwakilan: mana yang Anda butuhkan

PT PMA

PT PMA adalah badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki pihak asing. PT PMA dapat menjalankan kegiatan komersial: menjual, memproduksi, menagih, dan menerima pembayaran. Pendiriannya tunduk pada UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal beserta perubahannya, serta ketentuan bidang usaha dan persyaratan permodalan PMA yang berlaku.

Kantor perwakilan

Kantor perwakilan, seperti kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA atau KP3A untuk perdagangan) atau kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing, berfungsi mewakili kantor pusat. Umumnya kantor perwakilan tidak boleh menjalankan kegiatan komersial atau menerima pendapatan di Indonesia. Bentuk ini cocok untuk riset pasar, promosi, koordinasi, atau pengawasan mitra lokal.

Bila rencana Anda adalah menghasilkan pendapatan di Indonesia, PT PMA hampir selalu menjadi pilihan yang tepat. Bila Anda masih menjajaki pasar, kantor perwakilan bisa menjadi langkah awal.

Hal yang perlu dipastikan sebelum mendirikan PT PMA

  • Bidang usaha dan KBLI: apakah terbuka untuk asing dan berapa batas kepemilikannya.
  • Persyaratan nilai investasi dan modal disetor sesuai ketentuan penanaman modal yang berlaku.
  • Pemegang saham: minimal dua pemegang saham, berupa orang perseorangan atau badan hukum, sesuai ketentuan perseroan.
  • Direksi dan dewan komisaris: susunan pengurus dan, bila ada warga negara asing, rencana izin tinggal dan izin kerjanya.
  • Alamat kantor yang sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha.
  • Pemilik manfaat: data orang perseorangan yang menjadi pemilik manfaat akhir perusahaan, yang wajib dilaporkan.

Dokumen yang umumnya diperlukan

  • Paspor pemegang saham perorangan dan pengurus asing.
  • Untuk pemegang saham badan hukum asing: dokumen pendirian, anggaran dasar, bukti susunan pengurus, dan surat kuasa atau resolusi untuk mendirikan PT PMA.
  • Dokumen pengurus warga negara Indonesia, seperti KTP dan NPWP.
  • Dokumen alamat kantor.

Dokumen dari luar negeri biasanya perlu dilegalisasi atau diberi apostille sesuai negara asalnya, lalu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Tahap ini sering menjadi bagian paling lama dari seluruh proses.

Alur jasa pendirian PT PMA

  1. Kajian awal bidang usaha, KBLI, struktur kepemilikan, dan permodalan.
  2. Pemesanan nama perseroan melalui sistem administrasi badan hukum.
  3. Penyiapan dan legalisasi dokumen asing.
  4. Penandatanganan akta pendirian di hadapan notaris, secara langsung atau melalui kuasa.
  5. Pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum.
  6. NPWP perusahaan dan pendaftaran pajak.
  7. NIB melalui OSS, beserta perizinan berusaha sesuai tingkat risiko berdasarkan PP 28/2025.
  8. Rekening bank dan penyetoran modal, serta penyelesaian izin lanjutan yang diperlukan.

Alur pendirian kantor perwakilan

Kantor perwakilan didirikan berdasarkan surat penunjukan dari kantor pusat untuk kepala kantor perwakilan, dokumen legalitas perusahaan induk, dan surat pernyataan sesuai ketentuan instansi pembina. Permohonan diajukan melalui OSS, dan ketentuannya berbeda antarsektor, misalnya perdagangan atau konstruksi.

Kewajiban setelah perusahaan berdiri

  • Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala melalui OSS.
  • Pelaporan dan pembayaran pajak.
  • Pemenuhan standar dan izin usaha sesuai tingkat risiko.
  • Pengurusan izin tenaga kerja asing bila mempekerjakan warga negara asing.
  • Pembaruan data perusahaan bila terjadi perubahan saham atau pengurus.

Kesalahan umum

  • Mendirikan kantor perwakilan padahal ingin langsung berjualan.
  • Memasukkan KBLI terlalu banyak tanpa memperhatikan persyaratan masing-masing.
  • Menunda legalisasi dokumen asing sehingga jadwal mundur.
  • Lalai menyampaikan LKPM setelah NIB terbit.

Berapa lama dan faktor biaya

Waktu pendirian sangat dipengaruhi kecepatan legalisasi dokumen di negara asal, kelengkapan data, dan jenis izin yang diperlukan. Biaya jasa bergantung pada jumlah pemegang saham asing, kebutuhan penerjemahan, kompleksitas bidang usaha, dan cakupan izin lanjutan. Biaya notaris, penerjemah, dan biaya resmi negara dibayar terpisah sesuai ketentuan.

Memilih penyedia jasa

Pilih penyedia yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, memahami ketentuan bidang usaha terbaru, dan menjelaskan kewajiban pasca-pendirian, bukan hanya menyerahkan akta.

Tim ALLMAR Law & Investment bagian Investasi dapat membantu Anda memilih antara PT PMA dan kantor perwakilan, menyiapkan dokumen, dan mendampingi pendirian hingga perusahaan siap beroperasi.

Foreign companies entering Indonesia usually choose between two vehicles: a foreign-owned limited liability company, known as a PT PMA, or a representative office. PT PMA setup in Indonesia gives you a full operating company that can sign contracts, earn revenue and hire staff. A representative office is lighter and faster but cannot carry out commercial activities. Choosing correctly depends on what you plan to do in the first years.

The PT PMA: a full operating company

A PT PMA is an Indonesian limited liability company with foreign shareholding, governed by Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 25 of 2007 on Investment. It can:

  • Sell goods and services and issue invoices.
  • Sign contracts with customers, suppliers and employees.
  • Import and export, subject to the relevant licences.
  • Hold certain land rights, such as building rights (HGB).
  • Sponsor work permits and stay permits for foreign staff.

Its business activities must be permitted for foreign ownership under the Positive Investment List, and it must meet minimum investment and paid-up capital requirements set by the investment ministry.

The representative office

Indonesia allows several types of representative offices, including the foreign company representative office (KPPA) and the foreign trade representative office (KP3A), with additional types for specific sectors such as construction. In general, a representative office may:

  • Promote the parent company's products and services.
  • Conduct market research and coordinate with local partners.
  • Supervise and support the parent company's business in Indonesia.

It may not generally earn income in Indonesia, sign sales contracts on its own account or carry out commercial transactions. It is often used as a first step before a PT PMA.

How to choose

  • Will you invoice Indonesian customers? If yes, you need a PT PMA.
  • Are you testing the market? A representative office may be enough for a period.
  • Do you need to hold assets or lease property long-term? A PT PMA is usually more suitable.
  • Is your business line restricted? Ownership limits may require a joint venture PT PMA instead of a wholly owned one.

PT PMA setup in Indonesia: the main steps

  1. Regulatory check of KBLI codes, ownership limits and capital requirements.
  2. Company name reservation and preparation of the deed of establishment before an Indonesian notary.
  3. Ministry of Law approval of the company as a legal entity.
  4. Tax registration (NPWP) and registration in the OSS system to obtain the NIB.
  5. Risk-based business licences and sector permits under Government Regulation No. 28 of 2025, as required for each activity.
  6. Bank account and capital injection.
  7. Post-establishment compliance, including investment activity reports (LKPM), tax filings and employment registrations.

Setting up a representative office

The parent company appoints a chief representative and provides corporate documents, usually legalised and translated. The office registers through the OSS system, obtains the relevant approval, and arranges tax registration and office premises. Requirements differ between office types, so the correct type should be chosen first.

How ALLMAR supports your entry

  • Comparing the two options against your business plan and timeline.
  • Preparing the regulatory review and capital planning.
  • Coordinating with ALLMAR Law on deeds, approvals and OSS registration.
  • Helping with document legalisation, translation and bank account opening.
  • Setting up compliance calendars for reports and filings after establishment.

Common mistakes

  • Starting commercial activity through a representative office.
  • Choosing KBLI codes that do not match the actual business.
  • Underestimating ongoing reporting obligations for a PT PMA.
  • Leaving document legalisation until late, which delays the whole process.

Time and cost factors

Both vehicles can often be established within weeks once documents are ready, but sector licences can take longer. Time and cost depend on the business lines, the number of shareholders, document legalisation, office arrangements and sector permits. Official fees are paid separately according to the regulations.

Choosing your entry vehicle

The right structure makes your first years in Indonesia simpler. ALLMAR Law & Investment, through its investment practice at investment.allmar.co.id, can help you compare the options and set up a PT PMA or representative office that fits your plans.

Pertanyaan umumFAQ

Apa bedanya PT PMA dan kantor perwakilan?

PT PMA adalah badan hukum Indonesia yang dapat menjalankan kegiatan komersial, sedangkan kantor perwakilan hanya mewakili kantor pusat dan umumnya tidak boleh menerima pendapatan di Indonesia.

Berapa jumlah pemegang saham minimal PT PMA?

PT PMA umumnya didirikan oleh minimal dua pemegang saham, baik perorangan maupun badan hukum, sesuai ketentuan perseroan terbatas.

Apakah dokumen asing harus dilegalisasi?

Ya, dokumen dari luar negeri umumnya perlu dilegalisasi atau diberi apostille sesuai negara asal, lalu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Apa itu LKPM?

LKPM adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang wajib disampaikan secara berkala oleh pelaku usaha melalui sistem OSS.

Berlangganan info regulasi & tips usaha dari ALLMARSubscribe to ALLMAR regulation updates & business tips