Akuisisi Usaha (Buy-side)

Due diligence hukum, keuangan, dan operasionalLegal, financial and operational due diligence

← Semua layanan ALLMAR InvestmentAll ALLMAR Investment services

Jawaban singkatShort answer

Due diligence hukum, keuangan, dan operasional adalah layanan ALLMAR Investment.Legal, financial and operational due diligence is a service by ALLMAR Investment.

Usaha yang tampak sehat dari luar bisa menyimpan masalah yang baru terlihat setelah dokumen diperiksa satu per satu: izin yang kedaluwarsa, tunggakan pajak, aset yang belum atas nama perusahaan, kontrak dengan klausul merugikan, atau sengketa dengan karyawan. Jasa due diligence, atau uji tuntas, membantu calon pembeli memeriksa kondisi target akuisisi secara menyeluruh sebelum perjanjian jual beli ditandatangani, sehingga risiko dapat diperhitungkan dalam harga, syarat, atau keputusan untuk tidak melanjutkan transaksi.

Due diligence bukan mencari alasan membatalkan transaksi. Tujuannya memastikan Anda membeli apa yang Anda kira akan dibeli, dengan harga dan perlindungan yang sesuai.

Tiga Bidang Utama Due Diligence

Due diligence hukum

  • Korporasi. Akta pendirian dan perubahannya, pengesahan dan pemberitahuan ke Kementerian Hukum, susunan pemegang saham dan pengurus, serta keputusan RUPS penting.
  • Perizinan. NIB, sertifikat standar, izin sektor, dan kesesuaiannya dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan.
  • Aset. Bukti hak atas tanah dan bangunan, kendaraan, serta hak kekayaan intelektual seperti merek.
  • Kontrak. Perjanjian dengan pelanggan, pemasok, sewa, pinjaman, dan jaminan, termasuk klausul perubahan pengendali.
  • Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, kepesertaan jaminan sosial, dan potensi perselisihan.
  • Perkara. Gugatan, sengketa, atau pemeriksaan yang sedang atau berpotensi berjalan.

Due diligence keuangan dan pajak

  • Kualitas laba. Memeriksa apakah laba yang dilaporkan berkelanjutan, dengan menormalkan pos sekali terjadi dan transaksi pihak terkait.
  • Arus kas dan modal kerja. Pola piutang, persediaan, dan utang usaha.
  • Utang dan kewajiban tersembunyi. Pinjaman, jaminan kepada pihak lain, kewajiban imbalan kerja, dan komitmen yang belum tercatat.
  • Kepatuhan pajak. Pelaporan dan pembayaran pajak, potensi koreksi, serta pemeriksaan pajak yang sedang berjalan.

Due diligence operasional

  • Pelanggan dan pemasok. Tingkat ketergantungan dan kestabilan hubungan.
  • Fasilitas dan peralatan. Kondisi, kapasitas, dan kebutuhan investasi ulang.
  • Sistem dan proses. Teknologi informasi, pencatatan, pengendalian mutu, dan keamanan data.
  • Manajemen dan karyawan kunci. Ketergantungan pada pemilik lama dan risiko kehilangan orang penting.
  • Lingkungan dan keselamatan untuk usaha yang memiliki dampak lingkungan atau risiko kerja tinggi.

Alur Kerja Jasa Due Diligence

  1. Penentuan ruang lingkup berdasarkan ukuran transaksi, sektor, dan risiko yang terlihat di tahap awal.
  2. Daftar permintaan dokumen yang dikirim kepada penjual.
  3. Ruang data, fisik atau virtual, untuk menampung dokumen secara tertata.
  4. Penelaahan dokumen oleh tim hukum, keuangan, dan operasional.
  5. Wawancara manajemen dan kunjungan lokasi.
  6. Pemeriksaan silang dengan sumber resmi bila memungkinkan, misalnya data badan hukum dan status perizinan.
  7. Laporan temuan yang dikelompokkan menurut tingkat risiko, disertai rekomendasi.

Dari Temuan ke Perlindungan Transaksi

Setiap temuan penting perlu diterjemahkan menjadi tindakan. Ada temuan yang harus diselesaikan penjual sebelum penutupan, misalnya membalik nama aset atau memperbarui izin. Ada yang dicerminkan dalam harga, misalnya tunggakan kewajiban. Ada pula yang ditampung dalam pernyataan dan jaminan penjual serta klausul ganti rugi di perjanjian jual beli, atau dalam sebagian harga yang ditahan. Bila temuan terlalu berat, keputusan paling bijak bisa jadi tidak melanjutkan transaksi.

Kesalahan Umum dalam Uji Tuntas

  • Ruang lingkup terlalu sempit sehingga bidang berisiko tidak diperiksa.
  • Mengandalkan pernyataan lisan penjual tanpa dokumen.
  • Temuan tidak dihubungkan dengan negosiasi harga dan isi perjanjian.
  • Waktu terlalu singkat karena tekanan untuk segera menutup transaksi.
  • Tidak memeriksa klausul perubahan pengendali pada kontrak penting.

Menentukan Kedalaman Pemeriksaan

Tidak semua transaksi membutuhkan pemeriksaan dengan kedalaman yang sama. Pembelian usaha kecil dengan satu lokasi mungkin cukup berfokus pada legalitas, aset, pajak, dan kontrak utama. Akuisisi perusahaan dengan banyak cabang, karyawan, atau izin berisiko tinggi memerlukan pemeriksaan yang lebih luas. Ruang lingkup sebaiknya ditetapkan berdasarkan nilai transaksi dan risiko yang paling mungkin memengaruhi keputusan.

Waktu dan Faktor Biaya

Lama due diligence bergantung pada ukuran target, jumlah entitas dan lokasi, kelengkapan dokumen, serta kecepatan penjual menanggapi permintaan. Biaya jasa dipengaruhi ruang lingkup bidang yang diperiksa, kerumitan usaha, dan kebutuhan tenaga ahli khusus. Untuk aspek tertentu, seperti pendapat hukum formal, dapat diperlukan keterlibatan advokat atau konsultan berizin.

Bila Anda akan membeli usaha dan ingin melihat risikonya secara utuh sebelum menandatangani perjanjian, tim ALLMAR Law & Investment (bagian Investasi) dapat membantu merancang ruang lingkup dan melaksanakan due diligence hukum, keuangan, dan operasional.

Due diligence is where the story told by the seller is tested against the facts. Due diligence in Indonesia reviews a target company's legal standing, finances and operations to uncover risks before you sign a binding agreement. For foreign buyers, it is especially important, because issues such as unclear land rights, missing licences, nominee arrangements or tax exposures are not always visible from the outside and can become your liability after completion.

This article outlines what a comprehensive review covers and how the ALLMAR Law & Investment team organises it.

Legal due diligence

  • Corporate documents: deed of establishment, amendments, Ministry approvals and notifications, shareholder register and the history of share transfers.
  • Ownership: who really owns the shares, whether there are nominee or side agreements, pledges over shares and pre-emptive rights.
  • Licences: NIB, risk-based licences and certificates for each business activity, their validity and whether they will remain valid after a change of control.
  • Foreign ownership: whether the activities allow the stake you plan to acquire.
  • Land and buildings: land certificates, types of rights and remaining terms, building approvals, leases and encumbrances.
  • Contracts: key customer, supplier, distribution and financing contracts, including change-of-control clauses.
  • Employment: employment contracts, company regulations, BPJS registration, foreign worker permits and pending labour disputes.
  • Litigation: court cases, arbitration, administrative sanctions and regulatory investigations.
  • Intellectual property: registered trademarks and other rights, and who owns them.
  • Data protection: how personal data is handled, in light of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection.

Financial and tax due diligence

  • Quality of earnings: whether reported profit reflects sustainable performance.
  • Net debt and debt-like items, including shareholder loans and unpaid obligations.
  • Working capital trends and receivable quality.
  • Tax compliance for corporate income tax, VAT and withholding taxes, and any open audits or disputes.
  • Employee benefit obligations, including severance under employment law.
  • Related-party transactions and their terms.

Operational due diligence

  • Condition and capacity of facilities and equipment.
  • Supply chain reliability and key supplier dependence.
  • Customer concentration and retention.
  • Management quality and key-person risk.
  • IT systems, cybersecurity and data quality.
  • Environmental, health and safety compliance where relevant.

How due diligence in Indonesia is organised

  1. Scoping. We agree on priorities, materiality levels and the depth of review, based on the deal size and sector.
  2. Information request list. We send the seller a structured list of documents and questions.
  3. Data room. Documents are shared through a virtual data room or organised folders.
  4. Review and checks. Our team, together with specialists where needed, reviews documents, holds management interviews and checks public sources and registers.
  5. Site visits. We visit key facilities to confirm what the documents describe.
  6. Report. You receive an English report highlighting red flags, their potential impact and recommended actions.

Language and records

Most corporate, licensing, tax and employment records of Indonesian companies are in Bahasa Indonesia, and some older documents exist only on paper. Our team reviews them in the original language and summarises what matters in English, quoting the key wording where it affects your decision. This avoids relying on informal translations supplied by the seller.

Turning findings into protection

Findings feed directly into negotiations and the purchase agreement. Options include price adjustments, specific indemnities, conditions that must be fixed before completion, retention of part of the price, or walking away. A finding that seems small can become significant if it affects licences or land rights.

Common mistakes

  • Relying on copies without checking original documents or registers.
  • Reviewing only legal issues and skipping financial or operational ones.
  • Accepting management assurances in place of documents.
  • Running out of time because the exclusivity period was too short.
  • Producing long reports with no clear prioritisation.

Time and cost factors

Due diligence for a small or mid-sized company typically takes three to eight weeks, depending on the seller's responsiveness and the complexity of the business. The fee depends on scope, the number of entities and sites, the condition of the records and whether external specialists are needed.

If you are close to acquiring a company in Indonesia, the ALLMAR Law & Investment team can coordinate legal, financial and operational due diligence and explain clearly what the findings mean for your deal.

Pertanyaan umumFAQ

Apa itu due diligence dalam akuisisi?

Due diligence adalah pemeriksaan menyeluruh atas kondisi hukum, keuangan, pajak, dan operasional target sebelum transaksi, untuk mengetahui risiko yang mungkin ditanggung pembeli.

Berapa lama proses due diligence?

Bergantung pada ukuran usaha, kelengkapan dokumen, dan ruang lingkup pemeriksaan. Usaha kecil dengan dokumen rapi bisa lebih cepat dibanding grup usaha dengan banyak entitas.

Apa yang terjadi bila due diligence menemukan masalah?

Temuan dapat diselesaikan penjual sebelum penutupan, dicerminkan dalam harga, ditampung dalam jaminan dan ganti rugi di perjanjian, atau menjadi alasan untuk tidak melanjutkan transaksi.

Berlangganan info regulasi & tips usaha dari ALLMARSubscribe to ALLMAR regulation updates & business tips