Due Diligence & Valuasi

HR due diligence (uji tuntas ketenagakerjaan)HR and employment due diligence

Karyawan, kontrak kerja, dan kewajiban pesangon ikut berpindah bersama usaha. HR due diligence memeriksa jenis hubungan kerja (PKWT, PKWTT, alih daya), peraturan perusahaan atau PKB, kepatuhan upah minimum dan lembur, k…

← Semua layanan ALLMAR InvestmentAll ALLMAR Investment services

Jawaban singkatShort answer

Karyawan, kontrak kerja, dan kewajiban pesangon ikut berpindah bersama usaha.HR and employment due diligence is a service by ALLMAR Investment.

PKWT yang tidak memenuhi syarat dapat beralih menjadi PKWTT demi hukum, dan tunggakan BPJS dapat menjadi temuan besar ketika diperiksa. Bagi usaha padat karya, aspek ketenagakerjaan bisa menentukan apakah transaksi layak dilanjutkan.

Siapa yang membutuhkan layanan ini

  • Pembeli usaha padat karya: pabrik, ritel, restoran, hotel
  • Pihak yang akan merger dan menyatukan karyawan
  • Investor asing yang mengambil alih perusahaan lokal
  • Penjual yang ingin merapikan ketenagakerjaan sebelum menjual

Aspek yang diperiksa

  • PKWT, PKWTT, harian lepas, dan alih daya
  • Upah minimum, lembur, THR, dan struktur skala upah
  • BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
  • TKA, perselisihan hubungan industrial, dan perkiraan pesangon

Dasar hukum

Rujukan utama adalah UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU 6/2023, PP 35/2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, dan PHK, PP 36/2021 tentang pengupahan sebagaimana diubah, PP 34/2021 tentang penggunaan TKA, dan UU 24/2011 tentang BPJS. Pemeriksaan hukum ketenagakerjaan dilakukan advokat ALLMAR Law & Permit, didukung tim ALLMAR Workforce untuk data penggajian.

Cara kerja ALLMAR

  1. Menyepakati lingkup dan sampel karyawan
  2. Menelaah kontrak, peraturan perusahaan, dan data penggajian
  3. Memeriksa BPJS, TKA, dan perselisihan
  4. Menghitung perkiraan pesangon dan tunggakan
  5. Menyusun laporan dan rencana penanganan karyawan saat transisi

Gambaran persyaratan

Secara umum, dokumen yang disiapkan meliputi:

  • Daftar karyawan dengan jabatan, status, masa kerja, dan upah
  • Contoh kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau PKB
  • Bukti kepesertaan dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
  • Dokumen TKA (RPTKA, notifikasi, ITAS) dan berkas perselisihan

Persyaratan rinci bergantung pada transaksi dan kondisi Anda. Hubungi ALLMAR untuk daftar yang sesuai sebelum memulai.

Perlu diperhatikan: Data pribadi karyawan yang dibuka dalam due diligence dilindungi UU 27/2022. Data dibagikan secukupnya, sebaiknya dalam bentuk anonim, dan hanya kepada tim yang terikat perjanjian kerahasiaan.

Lama proses dan biaya

Lama pengerjaan bergantung pada lingkup, jumlah pihak, dan kelengkapan data. Biaya pihak ketiga, seperti notaris, laboratorium, atau profesi penunjang yang Anda tunjuk, dibayar sesuai ketentuan masing-masing. Biaya jasa ALLMAR disampaikan tertulis dalam penawaran sebelum pekerjaan dimulai; PPN dan PPh ditanggung penerima jasa. ALLMAR menerima imbalan jasa saja: tidak memegang dana transaksi, tidak menjanjikan imbal hasil, dan tidak menjadi pemegang saham pinjam nama (nominee).

Baca juga di ALLMAR Media: Selain Hukum dan Bangunan: Lima Aspek Due Diligence yang Sering Terlewat

Tim ALLMAR Investment siap membantu. Ceritakan kebutuhan Anda melalui tombol konsultasi di halaman ini.

Fixed-term contracts that do not meet the rules can convert to permanent employment by law, and BPJS arrears can become a major finding. For labour-intensive businesses, employment issues can decide whether a deal proceeds.

Who needs this service

  • Buyers of labour-intensive businesses: factories, retail, restaurants, hotels
  • Merging parties combining their workforces
  • Foreign investors acquiring local companies
  • Sellers tidying up employment matters before a sale

What we review

  • Fixed-term, permanent, casual and outsourced staff
  • Minimum wage, overtime, religious holiday allowance and wage scales
  • BPJS employment and health
  • Foreign workers, industrial disputes and estimated severance

Legal basis

Key references are Law 13/2003 on Manpower as amended by Law 6/2023, Government Regulation 35/2021 on fixed-term work, outsourcing, working time and termination, Government Regulation 36/2021 on wages as amended, Government Regulation 34/2021 on foreign workers and Law 24/2011 on BPJS. Employment law review is carried out by ALLMAR Law & Permit advocates, supported by the ALLMAR Workforce team on payroll data.

How ALLMAR works

  1. Agree scope and employee sample
  2. Review contracts, company regulations and payroll data
  3. Check BPJS, foreign workers and disputes
  4. Estimate severance and arrears
  5. Report and plan for employees during the transition

Requirements at a glance

In general, the documents include:

  • Employee list with position, status, tenure and pay
  • Sample employment contracts, company regulations or collective agreement
  • Proof of BPJS employment and health enrolment and payments
  • Foreign worker documents (RPTKA, notification, ITAS) and dispute files

Detailed requirements depend on your deal and situation. Contact ALLMAR for the list that fits before you start.

Please note: Employee personal data shared in due diligence is protected by Law 27/2022. Share only what is needed, preferably anonymised, and only with a team bound by confidentiality.

Time and cost

Timing depends on scope, the number of parties and data completeness. Third-party costs, such as notaries, laboratories or capital market professionals you appoint, are paid as they charge. ALLMAR's service fee is set out in a written quote before work starts; VAT and withholding tax are borne by the client. ALLMAR is paid a service fee only: we never hold transaction funds, never promise returns and never act as a nominee shareholder.

Also on ALLMAR Media: Beyond Legal and Buildings: Five Due Diligence Areas Investors Often Miss

The ALLMAR Investment team is ready to help. Tell us what you need using the consultation button on this page.

Yang Anda dapatkanWhat you get

  • Status hubungan kerja yang berisiko diubah demi hukum
  • Perkiraan kewajiban pesangon dan tunggakan BPJS
  • Kepatuhan TKA dan alih daya diperiksa
  • Usulan penanganan karyawan dalam perjanjian dan masa transisi

Yang perlu disiapkanWhat to prepare

  • Daftar karyawan dengan jabatan, status, masa kerja, dan upah
  • Contoh kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau PKB
  • Bukti kepesertaan dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
  • Dokumen TKA (RPTKA, notifikasi, ITAS) dan berkas perselisihan

Pertanyaan umumFAQ

Apakah karyawan harus diberi tahu sebelum akuisisi?Must employees be told before an acquisition?

Pada merger, karyawan wajib diberi tahu sebelum RUPS. Pada pengambilalihan saham, hubungan kerja tetap dengan perseroan yang sama, tetapi komunikasi yang baik tetap dianjurkan.In a merger they must be informed before the GMS. In a share acquisition employment stays with the same company, but good communication is still advised.

Bagaimana menghitung kewajiban pesangon?How is severance exposure calculated?

Dihitung dari masa kerja dan upah setiap karyawan sesuai PP 35/2021, lalu dibandingkan dengan cadangan imbalan kerja di laporan keuangan.From each employee's tenure and wage under Government Regulation 35/2021, compared with the employee benefit provision in the accounts.

Apakah tim ALLMAR bisa membantu setelah transaksi?Can ALLMAR help after closing?

Bisa, termasuk penyesuaian kontrak, peraturan perusahaan, dan penggajian melalui ALLMAR Workforce.Yes, including contract, company regulation and payroll updates through ALLMAR Workforce.

Berlangganan info regulasi & tips usaha dari ALLMARSubscribe to ALLMAR regulation updates & business tips